LEMBAGA ASING TAK BERHAK CAMPURI HUKUM DI ACEH

LEMBAGA ASING TAK BERHAK CAMPURI HUKUM DI ACEH

 

Tgk H. Faisal Ali, Wakil Ketua MPU Aceh

Lembaga Asing tak Berhak Campuri Hukum di Aceh

BANDA ACEH - Intervensi sejumlah lembaga asing terhadap penanganan kasus hubungan sesama jenis (homoseksual) atau liwath oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh memantik reaksi dari kalangan ulama dan ormas Islam di Aceh. Mereka tegaskan bahwa lembaga asing tak berhak mencampuri penegakan hukum di Aceh.

“Mereka tidak berhak mencampuri hukum yang berlaku di Aceh. Kedaulatan apa pun sebuah negara tidak boleh ada intervensi,” tegas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali, Kamis (20/4), menanggapi berita koran ini kemarin berjudul “Lembaga Asing Intervensi Kasus Homo”.

Sebelumnya diberitakan, kasus homoseksual yang terungkap di Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, pada 29 Maret 2017 hingga kini masih ditangani Satpol PP dan WH Aceh. Saat penggerebekan, kedua remaja pria yang berinisial MT (23) asal Medan, Sumatera Utara, dan pasangannya MH (20) asal Bireuen itu, ditemukan dalam kondisi tanpa pakaian (topless) dan tengah bercumbu layaknya pasangan lain jenis.

Namun, menjelang kasus ini dilimpahkan ke jaksa, tiba-tiba muncul intervensi (campur tangan) dari sejumlah lembaga asing. Salah satunya Human Right Watch (HRW). Organisasi nonpemerintahan ini berpusat di New York City, Amerika Serikat, dengan mandat utama melakukan penelitian dan pembelaan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Kalau ada lembaga yang coba memprotes hukum yang sedang berproses, berarti apa yang dilakukan oleh pelaku merupakan terencana dan terorganisir, sehingga hukumnya lebih berat. Kita tak bisa terima bentuk apa pun yang memengaruhi hukum di daerah kita,” tambah Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh ini.

Tgk Faisal yang juga Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Sibreh, Aceh Besar, ini meminta penegak hukum tidak perlu menanggapi permintaan lembaga asing itu.

Menurutnya, intervensi lembaga tersebut bagian dari misi mengampanyekan kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender/transeksual (LGBT).

“Jadi, tidak perlu digubris (intervensi lembaga asing -red) itu dan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam qanun. Seberdaulat apa pun sebuah negara tak boleh ada intervensi terhadap hukum di daerah kita, karena hukum di Aceh ini tidak bertentangan dengan HAM. Tindakan itu hanya bagian dari melegalkan kaum GLBT,” ujarnya.

Di sisi lain, pria yang akrab disapa Lem Faisal ini merasa prihatin dengan prilaku generasi muda sekarang yang makin rusak dan menyimpang dari agama. Untuk mencegah mewabahnya penyakit sosial tersebut, Tgk Faisal meminta orang tua dan masyarakat untuk bersama-sama memberikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan moral.

“Perilaku menyimpang itu bisa dihilangkan dengan penanaman nilai-nilai spritual kepada anak-anak sejak dini. Orang tua juga perlu adanya penguatan nilai spiritual dalam bertanggung jawab kepada anak-anak dan generasi muda. Begitu juga dengan pemerintah harus secepatnya menerapkan pendidikan islami di semua jenjang pendidikan Aceh,” pungkasnya.

Protes serupa terhadap lembaga asing yang melakukan intervensi juga disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan sejumlah ketua ormas Islam di Aceh. Mereka meminta penegak hukum, baik Satpol PP dan WH Aceh maupun Kejari Banda Aceh, untuk tetap memproses kasus ini hingga disidangkan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, meminta Satpol PP dan WH Aceh untuk tetap konsisten pada misi penegakan syariat Islam tanpa harus terpengaruh oleh tekanan pihak luar.

Ia juga menantang LSM atau organisasi luar negeri atau dalam negeri yang antisyariat Islam di Aceh untuk berdebat terbuka.

“Ini adalah kewenangan perundangan khusus yang diberikan konstitusi kepada Aceh. Jangan coba-coba diintervensi oleh siapa pun. Kita siap melawannya. Kenapa mereka harus atur agama kita dan jual jual isu HAM? Saat muslim dibantai di Myanmar, Suriah, Yaman, Palestina, Sudan, Afganistan, dan Irak, di mana mereka? Apa mereka buta dan tuli?” ujar alumnus MUQ Langsa ini.

Senada dengan Iskandar, anggota DPRA lainnya, Asrizal H Asnawi juga menyampaikan bahwa proses hukum kasus homoseksual harus dilanjutkan. “Hukum seberat-beratnya para pelaku untuk menimbulkan efek jera bagi mereka yang berniat melakukan khalwat di Aceh, terlebih perkara homo,” imbuhnya.

Ia tambahkan, nama Aceh akan tercoreng apabila proses hukum atas kasus ini tidak ditegakkan. “Kasus homoseksual ini akan mencoreng nama Aceh apabila proses hukumnya tidak ditegakkan. Saya mendukung 1.000% penegakan hukum syariat Islam di Aceh,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Aceh, Munawarsyah, mengatakan intervensi yang dilakukan HRW telah mengusik kedaulatan hukum yang berlaku di Aceh. “HRW harusnya memahami bahwa penerapan qanun syariat Islam di Aceh, sesungguhnya untuk melindungi dan menjaga setiap warga negara pemeluk agama Islam di Aceh dari melanggar hukum Allah Swt,” katanya.

Ketua Umum PW KAMMI Aceh, Tuanku Muhammad, juga menyesalkan intervensi lembaga asing terhadap kasus liwath yang sedang ditangani Satpol PP dan WH Aceh itu. Menurutnya, tidak ada dasar lembaga asing mencampuri urusan ini karena Aceh sudah memiliki qanun yang melarang perkara ini, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Secara sosiokultural masyarakat Aceh, ulasnya, perilaku homoseksual telah melanggar hukum syariat Islam, sebagaimana larangan dalam Alquran. “Kita umat muslim yakin, sesuatu yang diatur oleh Allah itu merupakan yang terbaik, termasuk melarang berbuat homoseksual,” tambah Ketua Badko HMI Aceh, Mirza Fanzikri.

---------------------

Article Source: http://aceh.tribunnews.com

Image Source: http://aceh.tribunnews.com